1. Definisi Nikah Siri

Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Pengertian nikah siri yang beredar di kalangan  masyarakat dan alasanya :

  • Pernikahan yang di lakukan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju, atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali, atau hanya menghalalkan selikuh.
  • Pernikahan yang di lakukan sah secara agama namun tidak dicatatkan di KUA. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidaj mencatatkan pernikahanya di KUA. Ada yang karena faktor biaya, alasan tidak mempu membayar administrasi pencatatan, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu.
  • Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya takut menpatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahanya.

Istilah nikah siri atau nikah yang di rahasiakan memang sudah dikenal di kalanagan para ulama. Hanya saja nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada masa saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu pernikahan yang sesuai dengan rukun-rukun pernikahan dan syaratnya menurut syari’at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut pada halayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimatul-‘ursy.

Adapun nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tapi tidak dilakukan di hadapan petugas pencatat nikah atau tidak tercatat di KUA.

Kalau memang gentle, lakukan terang-terangan dan syiarkan, kenapa harus sembunyi-sembunyi.Rasul SAW dulu juga berdakwah secara sembunyi-sembunyi, lalu Umar bin Khattab mengusulkan supaya Rasul berdakwah secara terang-terangan karena tujuannya baik. Maka kemudian, turunlah surah al-Mudatstsir yang memerintahkan Rasul untuk berdakwah secara terang-terangan. Karena itu, untuk suatu tujuan yang positif dan baik, maka umumkan dan syiarkanlah, tidak perlu ditutup-tutupi.Banyak orang yang menikah sembunyi-sembunyi (siri), dan ketika terjadi perceraian, dengan seenaknya saja mereka bercerai dan meninggalkan anak-anaknya. Ini jelas-jelas tidak bertanggung jawab. Kasihan anak-anak dan istri yang ditinggalkan.

2. Hukum nikah siri

Syariat atas ketiga gambaran di atas

  • Hukum pernikahan tanpa wali

Sesungguhnya islam telah melarang seorang wanita menikah tanpa wali.

“Tidak sah suatu pernikahan tanpa wali.” [HR yang lima kecuali Imam An Nasaaiy, lihat, Imam Asy Syaukani, Nailul Authar VI: 230 hadits ke 2648]

“Wanita mana pun yang menikah tanpa  mendapat izin walinya, maka pernikahanya batil, pernikahanya batil, pernikahanya batik.” [HR yang lima kecuali Imam An Nasaaiy. Lihat, Imam Asy Syaukaniy, Nailul Authar VI: 230 hadits ke 2649]

“Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lainnya. Seorang wanita juga tidak berhak menikahkan sirinya sendiri. Sebab, sesunggunya wanita pezina itu adalah (seorang wanita) yang menikahkan dirinya sendiri” [HR Ibn Majah dan Ad Daruquthniy. Lihat, Imam Asy Syaukaniy, Nailul Authar VI: 231 hadits ke 2649]

Berdasarkan hadis-hadis di atas dapat di simpulkan bahwa pernikahan tanpa wali adalah pernikahan batil. Pelakunya telah melakukan maksiyat.

  • Nikah yang tidak di catatkan

Pernikahan yang sah menurut ketentuan syariat namun tidak dicatatkan di KUA. Adapun berkaitan hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara. Rincianya :

  1. Pada dasarnya fungsi pencatatan pernikahan di lembaga pencatatan adalah agar memiliki alat bukti untuk membuktikan bahwa dirinya telah benar-benar melakukan pernikahan dengan orang lain. ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah.
  2. Pada era keemasan Islam, dimana sistem pencatatan telah berkembang denga pesat dan maju, tidak kita jumpai satupun pemerintahan islam mempidana orang-orang yang melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan resmi negara.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu ‘amalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendanya kamu menuliskanya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisakannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkanya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang beruntung itu mengimlakkanya (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tak ada orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Jangang saksi-saksi itu enggan (memberikan keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemi menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktunya. Yang demikina itu, lebih baik di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (tulislah mu’amalahmu itu), kecuai jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak emnulisnya. Danpersaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lekukan (yang demikan), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah menjagamu dan Allah maha mengetahui segala sesuati.” [Al Baqarah (2)]

  1. Dalam peradilan Islam, memang benar, negara berhak menjatuhkan sanksi mukhalafat kepada orang yang melakukan tindakan mukhalafat. Negara mempunyai hak untuk menetukan aturan-aturan tertentu untuk mengatur urusan-urusan rakyat yang belum ditetapkan ketentuan dan tata cara pengaturannya oleh syariat.
  2. Jika pernikahan siri dilakukan karena faktor biaya, maka pada kasus semacam ini negara tidak boleh mempidanakan dan menjatuhkan dankdi mukhalafat kepada pelakunya. Karena orang tersebut tidak mencatatkan pernikahannya sikarenakan ketidakmampuannya, sedangkan syariat tidak membebani seseorang di luar batas kemampuanya.
  3. Pada dasaranya, Nabi SAW terlah mendorong umatnya untuk menyebarluaskan pernikahnya dengan menyelenggarakan walimatul ‘ursy. Anjuran untuk melakukan walimah, walaupun tidak sampai hukum wajib akan tetapi Nabi sangat menganjurkan. Nabi SAW bersabda :

“Adakah walimah walaupun dengan seekor kambing.” [HR Imam Bukhari dan Muslim]

Hadis yang disampaikan Rasul SAW ini, jelas memerintahkan, bila sudah waktunya untuk menikah, menikahlah untuk menjaga pandangan dari berbuat zina. Dan bila tidak mampu, berpuasalah, karena itu akan mampu mengendalikan hawa nafsu. Jadi, bila alasannya karena khawatir berbuat zina, karena hubungannya sudah begitu dekat, kita diwajibkan untuk menikah. Dan, menikahlah secara terang-terangan, kendati maharnya hanya sebuah cincin dari batu.Selain takut zina, alasan lainnya karena biaya pernikahan terlalu mahal.

Melihat konteks dari pembahasan dan rancangan revisi atau amendemen UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan UU NO 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta  UU No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU NO 7 tahun 1989 itu. UU perkawinan itu sudah lebih dari 35 tahun belum pernah direvisi atau diperbaiki. Padahal konteksnya zaman dulu berbeda dengan sekarang. Sednagkan UU Nikah siri akan menjadi pelengkap bagi UU no 1 tahun 1974. Pasal 143-153 UU itu mengatur perkawinan siri, perkawinan mut’ah, perkawinan kedua, ketiga, dan keempat, serta perceraian yang tanpa dilakukan di muka pengadilan. Selain itu juga mengatur perzinaan yang menolak bertanggung jawab, serta menikahkan atau menjadi wali nikah, padahal sebetulnya tidak berhak.

3. Dampak Negatif Nikah Siri

  • Berselingkuh merupakan hal yang wajar
  • Akan ada banyak plogami yang terjadi
  • Tidak ada kejelasan status istri dan anak baik di mata hukum Indonesia

Maka dengan demikian jika dilihat dari dampak-dampak yang ada, semakin terlihat bahwasanya nikah siri banyak membawa dempak negatif di banding dampak positifnya. Serta hukum dari nikah siri itu sendiri :

  1. Sebagai seorang isteri kita tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin
  2. Untuk hubungan keperdatan maupun tanggung jawab sebagai seorang suami sekaligus ayah terhadap anakpun tidak ada.
  3. Dalam hal pewarisan, anak-anak yang terlahir dari pernikahan siri maupun isteri yang dinikahi secara siri, akan  sulit untuk menentukan haknya, karena tidak ada bukti yang menjukan tentang adanya hubungan  hukum antara  anak tersebut dengan bapaknya atau antara isteri siri dengan suami tersebut.